Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan regulasi penting yang memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.
Latar Belakang PP 23/2018
PP Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk:
- Meringankan beban perpajakan UMKM
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal
- Memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- Mengembangkan usaha dan kapasitas ekonomi UMKM
UMKM yang ingin mengembangkan usaha juga perlu memahami tentang Jaminan Kesehatan untuk karyawannya berdasarkan Perpres 12/2013.
Tarif PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan adalah:
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Tarif | 0,5% dari omzet bruto |
| Sifat | Final (tidak dapat dikreditkan) |
| Basis Pengenaan | Peredaran bruto setiap bulan |
| Batas Omzet | Maksimal Rp 4,8 miliar per tahun |
Perbandingan dengan PP Sebelumnya
| Ketentuan | PP 46/2013 | PP 23/2018 |
|---|---|---|
| Tarif PPh Final | 1% | 0,5% |
| Sifat | Wajib | Opsional |
| Batas Waktu | Tidak ada | Ada |
Kriteria Wajib Pajak
Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan
PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk:
-
Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pelaku usaha perseorangan
- Omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar/tahun
-
Wajib Pajak Badan
- Koperasi
- Persekutuan Komanditer (CV)
- Firma
- Perseroan Terbatas (PT)
- Omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar/tahun
Wajib Pajak yang Tidak Dapat Menggunakan
- WP yang memilih PPh umum (Pasal 17 UU PPh)
- CV atau Firma yang menyerahkan jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan)
- Penghasilan yang telah dikenai PPh Final lainnya
Jangka Waktu Penggunaan
Tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu penggunaan:
| Jenis Wajib Pajak | Jangka Waktu |
|---|---|
| Orang Pribadi | 7 tahun pajak |
| Koperasi, CV, Firma | 4 tahun pajak |
| Perseroan Terbatas (PT) | 3 tahun pajak |
Setelah jangka waktu tersebut, WP wajib beralih ke skema PPh normal sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.
Sifat Opsional
Berbeda dengan PP 46/2013, tarif 0,5% ini bersifat opsional. Wajib Pajak dapat memilih:
- PPh Final 0,5% - Cocok jika margin laba tinggi atau belum mampu pembukuan lengkap
- PPh Normal (Pasal 17) - Cocok jika margin laba rendah atau ingin kredit pajak
Tata Cara Pembayaran
Pembayaran Bulanan
- Hitung omzet bruto bulan berjalan
- Kalikan dengan tarif 0,5%
- Setor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
- Menggunakan kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 420
Contoh Perhitungan
Omzet Januari 2024: Rp 50.000.000
PPh Final = Rp 50.000.000 x 0,5% = Rp 250.000Kewajiban Administrasi
Wajib Pajak yang menggunakan skema ini tetap wajib:
- Memiliki NPWP dan mengaktifkan status
- Melaporkan SPT Tahunan PPh
- Menyimpan bukti pembayaran pajak
- Mencatat omzet dengan tertib
Hubungan dengan Regulasi Lainnya
PP Pajak UMKM berkaitan dengan pengaturan lain:
- UU Nomor 2 Tahun 1986: Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan
- PP Nomor 11 Tahun 2017: Perpajakan PNS sebagai wajib pajak
- Perpres Nomor 12 Tahun 2013: Jaminan kesehatan bagi pelaku UMKM
Pergantian dengan PP 55/2022
Penting: PP Nomor 23 Tahun 2018 telah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 55 Tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Januari 2023.
Perubahan Penting dalam PP 55/2022
| Aspek | PP 23/2018 | PP 55/2022 |
|---|---|---|
| Tarif | 0,5% | 0,5% (tetap) |
| Omzet Bebas Pajak | Tidak ada | Rp 500 juta/tahun (WP OP) |
| Berlaku | 2018-2022 | 2023 - sekarang |
Manfaat bagi UMKM
- Kesederhanaan - Perhitungan mudah dipahami
- Kepastian - Tarif tetap 0,5%
- Efisiensi - Tidak perlu pembukuan rumit
- Pendorong Formalisasi - Mendorong UMKM masuk ekonomi formal
Tips Perpajakan UMKM
- Catat omzet dengan tertib setiap bulan
- Bayar tepat waktu untuk hindari sanksi
- Konsultasikan dengan Account Representative di KPP
- Persiapkan pembukuan sebelum jangka waktu habis
Kesimpulan
PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi UMKM dengan tarif PPh Final 0,5% yang lebih ringan. Meskipun telah digantikan PP 55/2022, pemahaman terhadap ketentuan ini tetap penting terutama bagi WP yang masih dalam masa transisi.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM, kunjungi platform Sobat Hukum yang menyediakan akses lengkap ke peraturan perundang-undangan Indonesia.
Artikel ini disusun untuk keperluan edukasi. Untuk keperluan hukum yang spesifik, konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan pajak yang berkompeten.